Pemerintah Bantu Gempa Aceh Rp500 Juta

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh menangani korban gempa sebesar Rp500 juta.

"Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh menangani korban gempa sebesar Rp500 juta," kata Menkokesra melalui layanan pesan singkat (SMS) saat tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Vietnam, Kamis.

Menkokesra menjelaskan, bantuan tersebut untuk dibagi kepada beberapa kabupaten yang terkena dampak gempa guna operasional tanggap darurat.

Ia juga menjelaskan, masa tanggap darurat akan diberlakukan selama satu minggu untuk konsolidasi.

"Berdasarkan laporan yang saya terima hingga saat ini pemerintah daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua dapat mengatasi penanganan darurat, meski demikian pemerintah pusat tetap memberikan bantuan," katanya.

Selain itu, Agung juga menambahkan bahwa tim kaji cepat yang dipimpin Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah terlebih dahulu berangkat ke lokasi bencana gempa.

"Saat ini tim kaji cepat sudah berada di lokasi gempa dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk meneruskan hasil laporan ke pemerintah pusat," katanya.

Aceh kembali diguncang gempa, Rabu pagi. Menurut BMKG, kekuatan gempa yang berpusat di sekitar 75 km tenggara Sinabang, dengan kedalaman 34 km, dengan kekuatan 7,2 Skala Richter.

READ MORE - Pemerintah Bantu Gempa Aceh Rp500 Juta

Selebriti dan Anggota DPR Ingrid Kansil Ikut Pilkada

CIANJUR - Artis yang juga anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Ingrid Kansil, menyatakan siap mencalonkan diri dalam Pilkada Cianjur, Jawa Barat yang akan berlangsung tahun 2011.

Saat meresmikan sebuah Taman Kanak-kanak Korpri tidak jauh dari rumah orang tuanya di Kecamatan Cilaku, Cianjur, Kamis, ia mengaku akan mencalonkan diri bila didukung masyarakat.

"Selama didukung masyrakat Cianjur, saya siap mencalonkan diri dalam Pilkada 2011. Saya akan menggunakan perahu Demokrat yang selama ini mengantarkan saya menjadi wakil rakyat," katanya.

Target pembangunan yang akan dilakukannya jika terpilih adalah menitikberatkan pada bidang pendidikan dan pariwisata, baik di utara maupun di Selatan.

Menurut putri Setia Budi Kansil, mantan Ketua PWI periode 2004/2009 itu, selama ini potensi wisata di Cianjur kurang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang.

"Harapan saya nantinya obyek wisata dan daerah tujuan wisata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat dijangkau dengan mudah," ucapnya.

"Hari ini secara resmi saya menyatakan diri siap mencalonkan diri dari Partai Demokrat, baik sebagai bupati atau wakil, kita lihat saja nanti," katanya.

READ MORE - Selebriti dan Anggota DPR Ingrid Kansil Ikut Pilkada

Kemkumham Akan Bangun 19 LP Pada 2010

TEMANGGUNG - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) pada 2010 akan membangun 19 lembaga pemasyarakatan (LP) untuk mengatasi kelebihan daya tampung warga binaan di sejumlah kota.

Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham, Untung Sugiyono di Temanggung, Rabu malam, mengatakan, LP yang dibangun tersebut meliputi LP umum, LP anak, dan LP narkoba.

Ia mengatakan hal tersebut saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meninjau Rumah Tahanan Temanggung.

Untung menyebutkan, sejumlah LP itu dibangun di beberapa provinsi, antara lain Jawa Barat tiga LP, Jawa Timur tiga LP, dan Sumatera Utara dua LP.

"Sejumlah LP yang penghuninya mengalami kelebihan daya tampung adalah di kota-kota besar," katanya.

Secara nasional, katanya, jumlah warga binaan yang menempati LP dan rumah tahanan mencapai 132 ribu orang, sekitar 30 hingga 40 persen di antaranya adalah warga binaan kasus narkoba.

Ia mengatakan, warga binaan di dalam LP mendapat dua program besar, yakni kemandirian dan kepribadian. Program kemandirian warga binaan mendapatkan keterampilan dan program kepribadian mereka antara lain mendapat materi seperti dalam pesantren dan sekolah.

Untuk warga binaan kasus narkoba, katanya, akan mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi klinis.

READ MORE - Kemkumham Akan Bangun 19 LP Pada 2010

KP2KKN Soroti KPU Belum Umumkan Dana Kampanye

SEMARANG - Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang belum mengumumkan laporan awal penerimaan dana kampanye pasangan calon.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, di Semarang, Rabu mengatakan, sebelumnya KPU Kota Semarang telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2010.

"Dalam lampirannya, disebutkan bahwa pasangan calon dan tim kampanye menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU, satu hari sebelum dimulainya masa kampanye dan satu hari setelah masa kampanye," katanya.

Penyampaian laporan dana kampanye tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media massa dan penyampaian dana kampanye tersebut berbeda dengan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN)yang dibuat oleh pasangan calon, yang saat ini juga belum diumumkan oleh KPU Kota Semarang.

Eko mengatakan, atas dugaan pelanggaran oleh KPU Kota Semarang tersebut, KP2KKN Jateng akan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang.

"Kita jadwalkan Kamis (8/4) akan melaporkan hal ini ke Panwaslu Kota Semarang. Kita juga akan melaporkan dugaan ini ke KPU Provinsi Jawa Tengah," katanya.

KPU Provinsi Jateng, lanjut Eko, harus membentuk Dewan Kehormatan (DK) sehingga bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Semarang 2010.

READ MORE - KP2KKN Soroti KPU Belum Umumkan Dana Kampanye

Realisasi Investasi Indonesia Senilai Rp135,26 Triliun

SAMARINDA - Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga akhir 2009 Indonesia mencatat realisasi investasi mencapai Rp135,26 triliun, meski saat itu terjadi krisis finansial global.

"Adanya nilai Rp135 triliun itu berarti terjadi penurunan sebesar 12,3 persen dibanding 2008," kata Direktur Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Widyati saat menjadi pembicara dalam Workshop bertema `Membangun Komitmen Peningkatan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal` di Samarinda, Rabu.

Kehadiran Widyati sebagai pembicara yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim itu mewakili M. Azhari Lubis, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Menurut Widyati, realisasi investasi tersebut terdiri dari hasil Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp37,8 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp97,47 triliun.

Jika dihitung berdasarkan presentasi, lanjutnya, maka untuk PMDN mengalami peningkatan sebesar 85,7 persen jika dibanding 2008 yang hanya senilai Rp20,4 triliun. Sedangkan untuk PMA terjadi penurunan sebesar 27,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang senilai Rp133,83 triliun.

Realisasi investasi 2009 tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 303.537 orang, atau mampu memberikan kontribusi sebesar 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kinerja ini dapat memberikan kepastian terhadap iklim investasi dalam negeri. Adanya perkembangan tersebut sehingga ia merasa optimis bahwa Indonesai masih diminati investor dengan dukungan kestabilan sosial.

Bukan hanya sosial, kestabilan politik dan keamanan dari pemerintah serta masyarakat juga sangat mendukung terhadap perkembangan investasi, ditambah lagi dengan kematangan reaksi para pelaku bisnis yang tidak cepat panik dalam menanggapi berbagai guncangan yang pernah terjadi.

Kemudian, lanjutnya, untuk menciptakan pertumbuhan dan mempercepat realisasi investasi di daerah, maka pemerintah telah memilih tujuh provinsi unggulan di Indonesia sebagai provinsi percontohan (regional champion) pada 2010.

Provinsi Kaltim merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang terpilih sebagai daerah percontohan itu. Enam provinsi lainnya adalah Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua.

"Pemilihan itu menggunakan indikator perekonomian daerah, proyek investasi yang ditawarkan, peringkat daerah untuk memberikan iklim investasi kondusif, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, serta komitmen kepala daerah," kata Widyati.

READ MORE - Realisasi Investasi Indonesia Senilai Rp135,26 Triliun

Ratusan Siswa SMP di Cirebon tak Ikuti UN Susulan

CIREBON - Ratusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak mengikuti ujian nasional (UN). Meski diberikan kesempatan untuk mengikuti UN susulan, namun banyak yang tidak mengambil kesempatan tersebut. Akibatnya, mereka tidak bisa menerima ijazah kelulusan.

Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Iman Sukiman, menjelaskan, jumlah siswa yang tidak mengikuti UN mencapai 300 orang. Seharusnya, para siswa itu menempuh UN susulan supaya tetap dapat lulus dari jenjang pendidikan SMP.

''Tapi sayang, dari jumlah tersebut, hanya 20 persen yang mengikuti UN susulan,'' ujar Iman di Cirebon, Rabu (7/4).

Iman mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan para siswa tidak mengikuti UN, baik UN utama maupun UN susulan. Dia menyebutkan, alasan tersebut di antaranya ada siswa yang mengundurkan diri, bahkan ada pula yang meninggal dunia.

Selain itu, tercatat ada juga tiga siswa yang akan berangkat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Saat UN berlangsung, ketiga siswa tersebut telah berada di penampungan TKI di Jakarta.
''Karena tidak ikut UN, maka mereka dipastikan tidak bisa mendapatkan ijazah kelulusan,'' tegas Iman.

Sementara itu, di Kota Cirebon, jumlah siswa SMP yang tidak mengikuti UN utama hanya berjumlah tujuh siswa. Namun, berbeda dengan para siswa di Kabupaten Cirebon, ketujuh siswa tersebut saat ini sedang mengikuti UN susulan. ''Pelaksanaan UN susulan digelar di SMP 4 Kota Cirebon,'' ujar Kabid Dikdas, Disdik Kota Cirebon, Oma Rustama.

Oma menambahkan, dalam pelaksanaan UN susulan, diberlakukan prosedur yang sama dengan UN utama. Dia menerangkan, pelaksanaan UN susulan tetap diawasi secara ketat oleh pengawas dan pendistribusian soal pun dikawal oleh aparat kepolisian. ''Jadi kami menjamin soal tidak akan bocor,'' kata Oma.

Seperti diketahui, pada pelaksanaan UN tahun ini, pemerintah melaksanakan UN dua kali, yakni UN utama dan UN susulan. Dengan demikian, siswa yang tidak mengikuti UN utama, bisa mengikuti UN susulan.

Untuk tingkat SMP, UN utama dilaksanakan pada 29 Maret hingga 1 April 2004. Sedangkan UN susulan dilakukan pada 5 April hingga 8 April 2010.

READ MORE - Ratusan Siswa SMP di Cirebon tak Ikuti UN Susulan

LP-POM MUI Jabar Gratiskan 700 Sertifikat bagi UKM

BANDUNG –Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetikan (LP POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, menargetkan 700 sertifikat halal gratis bagi industri kecil makanan pada 2010 ini. Untuk mewujudkan program tersebut, LP POM MUI Jabar akan menggandeng lembaga terkait seperti pemprov dan dinas terkait di kabupaten/kota. ‘’Program sertifikat halal gratis ini sudah berjalan bertahun-tahun,’’kata Sekretaris LP POM MUI Jabar, Ir Hj Ferika, MT, kepada Republika, Rabu (7/4).

Ferika mengatakan, sampai saat ini LP POM Jabar telah mengeluarkan sebanyak 5.200 sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik. Dari jumlah tersebut, kata dia, 75 persen adalah usaha makanan skala kecil sedang menangah. Dengan adanya program sertifikat halal gratis, imbuh dia, bisa membantu para pengusaha kecil untuk lebih berkembang. ‘’Sertifikat halal ini sudah menjadi satu kebutuhan bagi dunia usaha makanan, minuman, dan obat-obatan,’’kata dia disela-sela Pelatihan Sistem Jaminan Halal se-Jabar.

Program sertifikat halal gratis ini, lanjut Ferika, menggandeng sejumlah instansi terkait untuk pembiayaannya. Tahun lalu, imbuh dia, program ini terselenggara karena dukungan berbagai pihak, seperti Pemprov Jabar, Dinas Perindustrian Kabupaten dan Kota, serta instansi terkait. ‘’Para pengusaha makanan dan minuman sebenarnya sangat antusias memiliki label halal. Tapi kendalanya adalah masalah biaya, ini yang coba kita atasi,’’ujar dia.

READ MORE - LP-POM MUI Jabar Gratiskan 700 Sertifikat bagi UKM

Pasien RS Diungsikan Karena Gempa

PEKANBARU - Sebanyak 62 pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru dievakuasi sesaat usai gempa 7,2 SR yang terjadi di Sinabang, Aceh, Rabu pagi pukul 05.15 WIB.

"Pasien dengan berbagai jenis penyakit dievakuasi ke parkir yang terdapat di halaman utama RSUD Arifin Achmad. Namun setelah situasi aman, pasien tersebut dikembalikan ke ruangnya masing-masing tepatnya pukul 07.30 WIB," ujar Humas RSUD Arifin Achmad, Zainal Arifin, Rabu.

Dikatakan Zainal, bahkan ada pasien yang mengenakan oksigen saat dievakuasi.

Menurutnya, tindakan ini diambilnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan nantinya. "Keluarga pasien dan pasien memaksa untuk keluar ruangan. Terlebih bagi pasien yang terdapat di lantai lima, guncangan sangat terasa," tambah dia.

Ia juga mengatakan guncangan juga dirasakan pasien dilantai tiga dan empat. Sementara pasien di lantai dasar dan dua, guncangan tak terlalu dirasakan.

Menurut Zainal, gedung RSUD dirancang tahan terhadap gempa. Terbukti tidak satu pun kaca di gedung tersebut yang retak atau pun pecah.

"Pihak RSUD juga telah membekali petugas dalam menghadapi gempa, seperti dalam
mengevakuasi pasien dan membawanya ke zona yang aman. Gempa saat ini tidak bisa diprediksi, dan pihak RSUD siap menghadapi hal tersebut," kata dia.

Achmad Bahaudin (34), salah seorang pasien mengaku masih shock dengan gempa yang terjadi subuh pagi. "Guncangan terasa sekali, apalagi terjadi ketika pasien masih dalam kondisi terlelap. Saat ini banyak pasien yang berjaga-jaga takut terjadi gempa susulan," ujar dia.

READ MORE - Pasien RS Diungsikan Karena Gempa