‘WTS’ Resahkan Pejabat Provinsi Banten

Banten-Dari tahun ke tahun yang namanya wartawan tanpa surat kabar (WTS) tidak asing lagi informasinya. Seperti halnya di Pemerintahan Provinsi Banten, banyak pejabat merasa resah dengan kehadiran wartawan tanpa media itu. Ini merupakan hal sangat merugikan bagi pejabat itu sendiri dan wartawan yang ada media.

Ini perlu ada tegoran yang harus disampaikan kepada wartawan yang tanpa media, untuk menciptakan hal yang terbaik bagi wartawan yang meliput di Pemerintahan Provinsi Banten.

Untuk pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Banten. Pemerintahan Kabupaten Serang, dan Pemerintahan Kota Serang, berhak menanyakan identitas wartawan yang mau mewawancarai.Namun, ada wartawan yang menunjukan identitas tapi ada oknum wartawan yang manipulasi identitas.

Hal ini pejabat juga harus menanyakan media apa, dan coba lihat apakah ada nama wartawan didalam boks redaksi, dan pejabat juga perlu berkomunikasi ke kantor redaksi. Demi terjaga kredibilitas wartawan liputan provinsi Banten, sehingga pejabat tidak merasa di rugikan oleh oknum yang mengaku wartawan dan juga wartawan yang mempunyai media.

Menyikapi hal tersebut, Lesman Bangun, Ketua Pokja DPRD Prov.Banten mengatakan, benar sekarang banyak oknum wartawan yang sudah tidak aktif ataupun tidak terbit medianya, setiap hari mendatangi dinas-dinas dengan alasan konfirmasi. Ini pasti merugikan banyak pihak, karena terganggu dengan oknum wartawan yang tidak mempunyai media.

“Saya selaku ketua Pokja DPRD Banten mengimbau kepada rekan-rekan wartawan yang sekira tidak mempunyai surat kabar tempat bekerja supaya secepat mencari media, dan kepada mitra pemerintahan agar dapat mempertanyakan, apa bila ada rekan wartawan datang perlu kiranya pejabat berhak bertanya dari media mana dan koran apa,” ujarnya.

“Pokja DPRD Prov.Banten terus berusaha agar wartawan dapat saling menjaga nama baik sebagai jurnalis dan insan pers yang aktif serta kreatif dan inovatif terhadap pelaksanaan pembangunan Prov.Banten khususnya,” tambahnya.

Sementara itu. Hamim dari LSM Gempur menyatakan, seharusnya oknum yang mengaku wartawan harus menyadari, apa tugas wartawan yang sebenarnya, dan wartawan juga harus mempunyai etika yang berkelakuan baik, sopan dan santun dalam bertutur kata dengan pejabat maupun dengan teman seprofesi.

“Jika ada oknum wartawan yang belum mempunyai media, harus segera mempunyai media, sehingga tidak merugikan pejabat maupun rekan wartawan resmi. Dan pejabat juga harus bertanya kepada wartawan yang mau konfirmasi, bila perlu cek kebenaran pada boks redaksi di media, ”Apa benar namanya tercantum, ” tandasnya. Neng