Federasi NGO Indonesia Siap Membantu Pemerintah

Jakarta-Pemrintah diharapkan lebih pro aktif mengawasi ribuan pulau yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kalau tidak diawasi dan diperhatikan maka bukan tidak mungkin pulau-pulau tersebut lari kepangkuan egara lain. Sudah banyak kasus kalau pulau-pulau kecil beralih ke Negara lain.

Contohnya, Sipadan dan Ligitan yang akhirnya lari kepangkuan Negara tetangga, Malaysia. Tak hanya itu, Timor Timur pun, akhirnya melebarkan sayapnya menjadi sebuah Negara, Timor Leste. Contoh real di atas terjadi karena minimnya perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau tersebut, terutama yang berada di kawasan ufuk timur.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua I Federasi NGO Indonesia Jusuf Rizal, periode 2010-2014, pada acara pengukuhan dan penyempurnaan kepengurusan Federasi NGO Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (22/6). Menurutnya, keberadaan Federasi NGO ke depan bisa berperan penting dan aktif dalam membantu pemerintah mengawasi pulau-pulau kecil.

“Tujuaannya agar pulau-pulau tersebut tidak lari ke pangkuan Negara lain. Kita juga tidak mau kasus Sipadan-Ligitan lari dan menjadi milik negara tetangga sampai terulang. Begitu juga kasus Timor Timur menjadi suatu Negara. Untuk itu, kita akan membantu pemerintah bagaimana caranya memperhatikan dan mempertahankan pulau-pulau tersebut agar tetap utuh di bawah naungan NKRI,” ujar Jusuf Rizal kepada Koran Metro Realitas.
Untuk itu, jelas Yusuf Rizal, diperlukan strategi pengawasan diperbatasan Negara-negara tetangga. “Jadi Negara atau pemerintah harus memperkuat militer dan alat system persenjataan atau alutsista lebih diutamakan dalam mengamankan pulau-pulau yang ada, terutama di daerah perbatasan,” tambah Jusuf Rizal yang kura Presiden LIRA.

Sementara itu, menurut Sekjen Federasi NGO Indonesia KPA. M. Fatkhi Esmar Adinata, SH, MH. dalam acara pengukuhan dan penyempurnaan kepengurusan Federasi NGO Indonesia periode 2010-2014, juga digelar acara ceramah.

“Sesi pertama diisi paparan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengangkat persoalan tentang masalah wilayah perbatasan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua. Tanggapan tentang penanganan perbatasan NKRI dari aspek pertahanan dan keamanan oleh Dr. Connie Rahankundini. Terakhir, tanggapan Plt. Dirjen Pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Dr. Sudirman,” terang Fatkhi.

Diharapkan keberadaan Federasi NGO Indonesia selain membantu pemerintah dan NKRI. “Apalagi, sekarang ini tercatat sebanyak 120.000 NGO sudah menyatakan sikap dan bergabung dengan Federasi NGO Indonesia,” jelas Fatkhi.

Adapun susunan pengurus Federasi NGO In donesia terdiri dari Dewan Penasehat: Djoni Lubis, Ketua Umum: Jon Andol Pangaribuan, Ketua I: Jusuf Rizal, Sekretaris Jenderal KPA. M. Fatkhi Esmar Adinata, SH, MH. Jok