Tanpa Subsidi, Unindra PGRI Tetap Eksis

MUNGKIN hingga kini bisa dibilang sangat jarang universitas yang mempunyai fasilitas dengan bayaran yang cukup murah. Adalah Universitas Indraprasta PGRI (Unindra PGRI) yang mampu menawarkan fasilitas tersebut. Kendati universitas ini tak pernah mendapat bantuan (subsidi) dari pihak mana pun termasuk dari pemerintah atau pun pihak Pemda DKI Jakarta. Namun universitas ini tetap eksis.

Demikian dikatakan Rektor Unindra, Prof. Dr. H. Sumaryoto kepada wartawan di kampus Unindra PGRI di kawasan Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhir minggu lalu. "Kami memang tak pernah mendapat sokongan dana dari pemerintah. Namun, Unindra tetap eksis. Sebab kami menerapkan sistem Triple S, yakni swadaya, swakelola, dan swadana. Hingga unindra mampu bersaing dengan universitas atau perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Jakarta.

Masih menurut Sumaryoto bahwa para mahasiswa/mahasiswinya mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Ini terbukti, mahasiswa yang tamat atau bahkan belum tamat mampu bekerja di lembaga swasta maupun pemerintah. Di mana mereka langsung bisa, bekerja, terutama mereka lulusan Sastra Inggris. Pernyataan Sumaryoto bukan isapan jempol, buktinya baru-baru ini, mahasiswa Unindra mampu memperoleh peringkat 10 DKI dan peringkat 15 Nasional di kancah Debat Nasional dalam Bahasa Inggris.

"Prestasi itu membuktikan unindra punya kualitas dan mutunya diakui. Untuk lebih meningkatkan kualitas kami juga menjaga konsistensi Staf pengajar, utamanya dosen pembimbing. Kami beberapa kali mengirim dosen hingga rektor melakukan studi banding ke Negara-negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan di belahan Thailand Selatan," kata pria asal Yogyakarta ini.

Dari hasil kunjungan itu ternyata Sumaryoto mengakui bahwa mutu pendidikan kita masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kelebihan mereka adalah, karena kepedulian yang begitu besar dan dorongan dari pemerintahnya. Untuk mengejar ketertinggalan itu sudah saatnya pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud memberikan perhatian khusus kepada dunia pendidikan kita, terutama menyangkut sumber daya manusia. "Sebab kita ketahui dana pendidikan di APBN mencapai 25% dari anggaran. Kemendikbud harus peka terhadap kekurangan dan ketertinggalan kita terhadap negara tetangga. Dan harus mencari solusi yang tepat guna untuk meningkat mutu pendidikan kita,” tandas Sumaryoto. (Jordan)