DPR Ingatkan Menpora Soal Sanksi FIFA

Jakarta-Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng menegaskan, sikap pemerintah terkait kisruh pencalonan ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia bukanlah sebuah intervensi lantaran sesuai undang-undang. Menpora beralasan, pemerintah mempunyai kewajiban membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan keolahragaan secara nasional.

"Kalau posisi saat ini, yaitu kami (pemerintah) masih tetap pada posisi awal yaitu memberikan peringatan. Yang berkenaan dengan rambu-rambu dalam rangka pencalonan ketua umum PSSI," ucap Andi dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/2) petang.

Uraian Menpora langsung ditanggapi Zulfadli, anggota Komisi X DPR RI. Menurut dia, adanya campur tangan pemerintah, maka Indonesia harus siap dengan risiko mendapat hukuman dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).

"Boleh saja saudara menafsirkan bahwa itu bukan intervensi. Tetapi Sekjen FIFA apa pun itu sudah membuat teguran akibat konsekuensi sikap ataupun perbuatan yang dibuat pemerintah. Mereka menganggap jika itu merupakan teguran ataupun intervensi. Dan nanti malam, akan ada sidang khusus FIFA yang akan membahas soal sanksi yang akan dijatuhkan," kata Zulfadli.

Adapun malam nanti, pengurus PSSI akan memjelaskan kepada publik terkait langkah dan sikap yang diambil PSSI soal kisruh pemilihan ketua umum PSSI. PSSI akan menjelaskan sanksi apa yang akan ditentukan FIFA pada 1 Maret mendatang. PSSI juga telah mengirim surat kepada induk organisasi sepakbola dunia FIFA.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat silam, Komite banding PSSI menganulir semua calon ketua umum PSSI yang sudah dinyatakan lolos. Komite banding menyebut adanya tekanan dari Menpora hingga tak bisa bebas mengekspresikan sikap dan keputusannya. Pemerintah kemudian mengancam akan memberikan sanksi kepada pengurus PSSI jika tidak merespons peringatan Menpora untuk mengoreksi hasil verifikasi calon ketua umum PSSI [baca: Pemerintah Ancam Jatuhkan Sanksi ke PSSI].

Meski ada ancaman akan dikenakan sangsi oleh FIFA, tekanan untuk membekukan kepengurusan PSSI terus bergulir. Seribu orang suporter Persibo Bojonegoro (Boromania) kembali bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan unjuk rasa menuntut Nurdin Halid tidak kembali maju sebagai calon ketua umum periode mendatang. Mereka juga berniat menyerahkan kunci gembok Kantor PSSI kepada Menpora [baca: Boromania Bergerak Kembali ke Jakarta.Jok